Peduli Generasi Muda Islam

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI PEDULI GENERASI MUDA ISLAM

Jl. Hangtuah No. 94 D Duri-Riau

ANGGARAN DASAR

ORGANISASI PEDULI GENERASI MUDA ISLAM

 MUQADIMAH

“ Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaiton yang terkutuk ”

“ Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang ”

“ Sholawat dan salam semoga tetap tecurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wassalam ”

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan kaum yang menyeru kepada kebajikan, menyeru pada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar , merekalah orang-orang yang beruntung” (QS.Ali Imran : 104)

PEDULI GENERASI MUDA ISLAM adalah merupakan organisasi dakwah yang berusaha mendekatkan dunia keagamaan didalam bermasyarakat sampai tidak ada jarak diantara keduanya. Dakwah intelektual dan sosial adalah inti dari dakwah PGMI yang tidak dapat dipisahkan. Seorang aktivis PGMI harus senantiasa mengajak orang pada kebaikan serta mempunyai prestasi yang baik dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Anggaran Dasar PGMI adalah konsepsi mendasar tentang eksistansi dan menjadi pedoman pelaksanaan dakwah di organisasi PGMI (Peduli Generasi Muda Islam)

BAB 1

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Peduli Generasi Muda Islam (PGMI)

Pasal 2

Waktu

Organisasi PGMI didirikan pada 10 April 2014 untuk jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

Organisasi PGMI berkedudukan sebagai Lembaga dakwah kemasyarakatan. 

BAB II

ASAS, STATUS VISI DAN MISI

Pasal 4

Asas

Organisasi PGMI berasaskan Al-quran dan hadits,Pancasila serta UUD 1945 Dan

berdasarkan Peraturan mentri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0056 Tahun 2013

“Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan “Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Status

Organisasi PGMI berstatus sebagai lembaga dakwah kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan dapat bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah.

Pasal 6

Visi

ORGANISASI PGMI mempunyai visi mewujudkan masyarakat Menjadikan nilai-nilai islam sebagai bagian terpenting dalam menciptakan keselarasan , keserasian dan keseimbangan pembangunan masyarakat dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara. 

Pasal 7

Misi

a)    Mengajak kepada semua pihak untuk turut serta menegakkan nilai-nilai islam dalam prilaku dan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

b)   Turut serta dalam berbagai upaya bersama pihak lain dalam rangka pembangunan masyarakat islam,baik secara fisik maupun non fisik.

c)    Mengambil bagian dalam upaya menentukan kebijakan pembangunan masyarakat dalam konteks islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits.

d)   Berperan aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan keagamaaan,baik dalam hal syi;ar islam maupun pengembangan sumber daya umat islam khususnya di Kec.Mandau Kab.Bengkalis

BAB III

LAMBANG

Pasal 8

Lambang ORGANISASI PERSADA

Hal-hal yang berkenaan dengan lambang dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IV

FUNGSI

Pasal 9

Fungsi Lembaga

Fungsi ORGANISASI PGMI dalam dakwahnya adalah sebagai organisasi keagamaan sosial dan kemasyarakatan.  

Pasal 10

FUNGSI OPERASIONAL

ORGANISASI PGMI dalam operasionalnya menjalankan fungsi pergerakan, pengabdian , pembinaan, pengkajian dan pelayanan.

1. Fungsi pergerakan merupakan fungsi ORGANISASI PGMI dalam menterjemehkan dakwah sebagai sebuah perjuangan mentranformasikan nilai-nilai Islam di masyarakat.

2. Fungsi sebagai pengabdian adalah melaksanakan transformasi nilai-nilai dalam Islam di masyarakat.

3. Fungsi pengkaderan merupakan fungsi ORGANISASI PGMI dalam mencetak kader Islami untuk mengemban visi dan misi ORGANISASI PGMI yang meliputi pembekalan dan pemberdayaan kualitas dan potensi anggota PGMI.

4. Fungsi Pembinaan  merupakan fungsi ORGANISASI PGMI dalam meningkatkan kualitas sumber daya insani meliputi aspek fikriah, ruhiyah, jasadiyah dan skill manajerial.

5. Fungsi Pengkajian merupakan fungsi ORGANISASI PGMI dalam memaknai hikmah, melakukan pembelajaran dan mengambil sikap terhadap fenomena-fenomena yang yang berkembang dalam masyarakat serta keterkaitannya dalam arah gerak dakwah khususnya dalam menangkal tumbuh dan berkembangnya aliran sesat.

6. Fungsi Pelayanan merupakan fungsi ORGANISASI PGMI dalam memberikan pelayanan kepada umat sebagai penterjemah Islam yang rohmatan lil’alamin

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan

1. Anggota ORGANISASI PGMI adalah  para  simpatisan  masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan ORGANISASI PGMI

2. Hal-hal yang berkaitan dengan keanggotaan akan dijelaskan dalam anggaran rumah tangga.

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 12

Jenis Musyawarah

Jenis Musyawarah dalam ORGANISASI PGMI terdiri dari :

1. Musyawarah Besar

2. Musyawarah Pengurus

3. Musyawarah Istimewa

Pasal 13

Musyawarah Besar

Musyawarah Besar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di ORGANISASI PGMI yang dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan

Pasal 14

Musyawarah Pengurus

Musyawarah Pengurus merupakan forum pengambilan keputusan yang terkait dengan operasional ORGANISASI PGMI beserta peserta.

Pasal 15

Musyawarah Istimewa

Musyawarah Istimewa merupakan musyawarah yang diadakan oleh pengurus ORGANISASI PGMI bila ada situasi darurat atau memaksa dan dianggap perlu.

BAB VII

STRUKTUR UMUM

Pasal 17

Struktur Umum

Struktur Umum ORGANISASI PGMI terdiri dari :

1. Pembina dan Penasehat

2. Ketua Umum

3. PH (Pengurus Harian) 

BAB VIII

TATA URUTAN ATURAN KEORGANISASIAN

Pasal 18

Tata Urutan Aturan Keorganisasian

Tata urutan keorganisasian :

1. Musyawarah Besar

2. Anggaran Dasar

3. Anggaran Rumah Tangga

4. Ketetapan Pengurus

5. Keputusan Ketua I

6. Aturan lain-lain

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 19

Sumber-Sumber Keuangan

Keuangan ORGANISASI PERSADA bersumber dari :

1. Swadaya

2. Infaq dan sumbangan serta usaha lain yang halal, syah dan thoyyibah..

3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan oleh musyawarah besar ORGANISASI PGMI

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran ORGANISASI PGMI hanya dapat dilakukan dalam suatu musyawarah yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XII

PERATURAN

Pasal 21

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ORGANISASI PGMI

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Penutup

Anggaran Dasar ini berlaku setelah ditetapkan di dalam Musyawarah Besar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI PGMI

(PEDULI GENERASI MUDA ISLAM)

“ Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaiton yang terkutuk ”

“ Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang ”

“ Sholawat dan salam semoga tetap tecurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wassalam ”

“ Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan – akan seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh ”

( QS. AshShof : 4 )

Anggaran Rumah Tangga ORGANISASI PGMI adalah sebuah aturan yang menerjemahkan Anggaran Dasar ORGANISASI PGMI Dan menjadi pedoman pelaksanaan dakwah di ORGANISASI PGMI.

BAB 1

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Pembina dan Penasehat

Pembina dan Penasehat adalah orang yang dapat dipinta dan memberikan kontribusi pemikirannya untuk Perkembangan dan kemajuan PGMI 

Pasal 2

Ketua Umum

1.Sebagai Pimpinan tertinggi dalam ORGANISASI PGMI

2.Berwenang dan bertindak atas nama organisasi baik kedalam maupun keluar

3.Menentukan kebijakan PGMI secara umum dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

4.Berwenang dalam hal penggantian pengurus dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi PGMI berdasarkan musyawarah dan obyektifitas permasalahan.

Pasal 3

Pengurus Harian

Seluruh anggota ORGANISASI PGMI yang tertulis didalam struktur kepengurusan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak

Tiap – tiap anggota mempunyai hak :

1. Seluruh anggota mempunyai hak bicara, hak suara, dan hak mendapat perlakuan yang sama dan proposional sesuai sifat keanggotaannya sebagai anggota aktif.

2. Seluruh anggota ORGANISASI PGMI dapat menjadi anggota UKM lain atau organisasi lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dengan tetap memprioritaskan amanah yang diembannya di ORGANISASI PGMI

Pasal 5

Kewajiban

Tiap – tiap anggota berkewajiban :

1. Mentaati Allah SWT dan Rasulullah SAW           

2. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang ditetapkan oleh ORGANISASI PGMI

3. Mengikuti jenjang kaderisasi di ORGANISASI PGMI.

4. Bepartisipasi aktif dan bekreasi dalam aktifitas organisasi.

5. Menjaga nama baik ORGANISASI PGMI dan setia terhadap oganisasi.

BAB III

SANKSI DAN PENCABUTAN STATUS KEANGGOTAAN AKTIF

Pasal 6

Sanksi Keanggotaan

Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila :

1. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga organisasi.

2. Mencemarkan nama baik ORGANISASI PGMI

Pasal 7

Mekanisme Sanksi Anggota

Sanksi dapat dijatuhkan dalam bentuk :

1. Peringatan secara lisan oleh pengurus harian dan Pembina ORGANISASI PGMI

2. Peringatan tertulis oleh pengurus harian sebanyak tiga kali.

3. Pembekuan hak sebagai anggota oleh pengurus harian setelah peringatan lisan dan tertulis tidak diindahkan.

4. Pencabutan status keanggotaan oleh pengurus harian.

Pasal 8

Pencabutan Status Keanggotaan

Setiap anggota secara otomatis gugur status keanggotaannya apabila :

1. Meninggal dunia

2. Atas permintaan sendiri dengan permohonan secara tetulis dan disetujui oleh pengurus harian.

3. Keluar dari agama Islam.

4. Telah dicabut status keanggotaannya melalui musyawarah Pengurus Harian.

BAB IV

LAMBANG

Pasal 9

Arti Lambang

Arti lambang ORGANISASI PGMI adalah :

  Latar Warna Putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati kita umat Islam.

  Lambang Bulan Bintang melambangkan identitas kita umat Islam yang merupakan agama terbaik yang Allah berikan dengan memberikan Islam sebagai agama yang sempurna dibandingkan agama sebelum dengan diturunkan Al Qur’an dan Hadits.

  Lambang Kubah Masjid melambangkan identitas Rumah Allah.

  Lambang Tangan yang Menengadah memiliki arti rasa kepeduliaan kepada generasi muda Islam dalam menyalurkan aspirasinya dalam hal-hal yang positif yang sesuai dengan aturan dan kaidah keislaman.

  Warna Hijau yang Bertingkat-tingkat diartikan sebagai jiwa kepemudaan yang bertingkat-tingkat mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa.

0.      Pasal 10

Musyawarah Besar

1. Musyawarah besar adalah forum pengambilan keputusaan tertinggi di ORGANISASI PGMI yang dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan

2. Penjelasan selanjutnya diatur dalam bab VI tentang Musyawarah Besar pasal 25

Pasal 11

Dewan Pembina Organisasi

1.DPO terdiri dari Penasehat, Pembina

2.Penasehat organisasi adalah TOKOH MASYARAKAT, Pembina organisasi adalah Pembimbing Teknis ORGANISASI PGMI.

3.Penasehat mempunyai wewenang untuk memberikan saran, usul, pendapat bagi kelangsungan dakwah yang diemban oleh organisasi sesuai syariat islam.

4.Pembina bertugas membimbing dan mengarahkan pengurus dalam melaksanakan amanah organisasi

5. DPO tidak berhak membuat kebijakan intern Organisasi.

Pasal 12

Pengurus Harian

1. Pengurus Harian adalah pengurus yang berfungsi sebagai koordinator program kerja ORGANISASI PGMI dan bertanggung jawab dalam kegiatan keseharian atau rutinitas ORGANISASI PGMI

2. Masa jabatan Pengurus Harian ORGANISASI PGMI adalah satu periode ( 5 tahun ) serta dapat dipilih kembali kecuali ketua I dengan persetujuan Musyawarah Besar.

3. Susunan Pengurus Harian sekurang – kurangnya terdiri atas ketua I dan ketua II, seketaris, bendahara, ketua bidang.

4. Syarat menjadi Pengurus Harian :

a. Anggota Aktif ORGANISASI PGMI

b. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap dakwah Islam

c. Menunjukkan prestasi serta kesungguhan untuk aktif

d. Dapat membaca Al – Qur’an

5. Tugas Pengurus Harian

a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORGANISASI PGMI

b. Melaksanakan program kerja ORGANISASI PGMI

6. Hak dan Wewenang Pengurus Harian

a. Mendengar dan memperhatikan saran, usul dari DPO baik dari seluruh anggota

b. Menjalin hubungan keorganisasian dan kerja sama di dalam dan di luar Organisasi yang sesuai dengan syariat Islam

7. Pemberhentian Pengurus Harian dapat dilakukan apabila melanggar AD/ART

Apabila pengurus harian tidak menjalankan tugasnya akan diselesaikan di tingkat Pengurus Harian.

Pasal 13

Ketua I

1.Penanggung jawab umum atas jalannya oganisasi ORGANISASI PGMI

2.Koordinator umum semua bidang yang ada.

3.Melaporkan seluruh kegiatan yang ada di ORGANISASI PGMI pada saat Mubes.

4.Bersama ketua II menentukan kebijakan dan arahan umum pelaksanaan hasil Mubes.

5.Bersama ketua II mengawasi dan mengarahkan gerak organisasi termasuk sumber daya yang ada.

6.Bersama ketua II melakukan koordinasi dengan ORGANISASI ATAU KELEMBAGAN KE ISLAMAN  serta ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Pasal 14

Ketua II

1.Koordinator umum seluruh kegiatan PGMI

2.Membantu ketua I dalam mengawasi dan mengarahkan gerak organisasi termasuk sumberdaya yang ada

3.Membantu ketua I dalam melakukan koordinasi dalam ORGANISASI ATAU KELEMBAGAN KE ISLAMAN serta ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

Pasal 15

Sekertaris

1. Membantu ketua mengkoordinasi aktifitas internal organisasi.

2. Menentukan kebijakan terkait dengn administrasi dan kesekretariatan guna lancarnya organisasi.

3. Membantu ketua I dalam menentukan kebijakan organisasi dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan.

4. Melakukan kegiatan yang terkait dengan data dan informasi, administrasi dan kesekretariatan.

Pasal 16

Bendahara

1. Bendahara menentukan dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pengadaan dan pengeluaran keuangan organisasi ORGANISASI PGMI

2. Bendahara menyusun / membuat laporan umum mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan ORGANISASI PGMI

3. Bendahara mengelola keuangan ORGANISASI PGMI

4. Apabila bendahara berhalangan / tidak aktif ,maka wewenang dan tanggung jawabnya dilimpahkan kepada orang yang ditunjuk oleh bendahara dan disepakati oleh PH.

Pasal 17

Bidang Kaderisasi

1. Melakukan aktifitas perekrutan , pembinaan dan pejagaan kader.

2. Membentuk basis masa yang solid dan siap menjaga eksistensi dakwah.

3. Melakukan pola kaderisasi yang sudah disusun dan dibuat dalam rangka regenerasi kepengurusan.

Pasal 18

Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL)

1. Melakukan sosialisasi kepada masarakat baik dalam maupun luar Organisasi dalam rangka tercapainya dukungan pencapaian tujuan ORGANISASI PGMI.

2. Berperan aktif menjalin hubungan antara anggota dan  masyakat umum

3. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang membawa kemanfaatan bagi perkembangan dakwah di masyarakat luas.

Pasal 19

Bidang Ekonomi dan Koperasi

1. Usaha mengelola dan mengembangkan keuangan organisasi.

2. Menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan kader.

3. Bekerjasama dengan lembaga lain dalam mengembangkan dan jiwa kewirausahaan.

Pasal 20

Bidang Komunikasi Umat

1. Memotifasi anggota dan kader dalam mengaktualisasi nilai – nilai Islam dalam kehidupan sehari – hari.

2. Menyebarkan dan mengembangkan nilai – nilai Islam di lingkungan Organisasi

3. Menggali, mengembangkan dan meningkatkan kualitas kader sesuai yang dimiliki

4. Mengelola aspirasi dan seni dalam dakwah

Pasal 21

Bidang Keorganisasian

1.Menentukan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program kerja bidang hubungan antar 

   organisasi

2.Merencanakan dan mengakomodir pelaksanaan aktifitas yang berkaitan dengan bidangnya.

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Generasi Muda Islam

1.Merencanakan dan mengakomodir pelaksanaan aktifitas yang berkaitan dengan bidangnya.

2.Bertanggung jawab atas pelaksanan programkerja dibidangnya.

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 23

Musyawarah Besar

1. Musyawarah Besar diselenggarakan satu kali ( 3 tahun ) kepengurusan yang dilaksanakan pada masa akhir jabatan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota aktif ORGANISASI PGMI dan keputusan dianggap sah apabila disetujui dua pertiga dari yang hadir.

2. Musyawarah Besar bertugas :

a. Menetapkan tata tertib Musyawarah Besar

b. Menetapkan AD / ART

c. Meneetapkan pemilihan, pengangkatan dan pengambilan sumpah ketua I ORGANISASI PGMI

d. Menetukan tata tertib tim formatur

3. Musyawarah Besar berwenang :

a. Mengevaluasi dan mengesahkan LPJ pengurus.

b. Mencabut keputusan – keputusan dan musker sebelumnya bila dianggap perlu.

c. Menentukan peraturan atau ketentuan baru yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan AD / ART

d. Menetapkan  hasil – hasil sidang dalam Musyawarah Besar

4. Untuk mempersiapkan Musyawarah Besar sebelumnya dibentuk Majelis Pra Musyawarah bersama yang tediri atas panitia pengarah dan BP (Badan Pekerja) yang dibentuk pengurus harian 

Pasal 24

Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah pengurus adalah musyawarah yang dihadiri oleh pengrus tertentu untuk membahas pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang muncul sesuai amanah yang diemban oleh pengrurus yang bersangkutan.

2. Musyawaah pengurus terdiri dari :

a. Musyawarah Pengurus Harian

b. Musyawarah bidang / unit

c. Musyawarah kerja.

3. A. Musyawarah pengurus harian

a. Musyawarah pengurus harian adalah musyawarah yang dihadiri pengurus ORGANISASI PGMI yang diadakan minimal 1 bulan sekali yang berfungsi untuk mengevaluasi, membahas pelaksanaan program kerja 1 bulan sebelumnya, menyelesaikan persoalan – persoalan yang sangat mendesak dan pengambilan kebijakan.

b. Musyawaah pengurus harian dipimpin oleh ketua ORGANISASI PGMI atau yang ditunjuk oleh ketua ORGANISASI PGMI

c. Wewenang pengurus harian adalah :

• Menentukan kebijakan pengurus harian.
• Meninjau, membatalkan, dan menyempurnakan keputusan musyawaah pengurus harian sebelumnya.

§ Musyawarah pengurus harian dihadiri oleh pengurus harian

B. Musyawarah Bidang / Unit.

a. Musyawarah bidang atau unit merupakan forum koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi program kerja serta meupakan forum silaturrohim pengurus bidang atau unit.

b. Musyawarah bidang dipimpin oleh ketua bidang atau yang ditunjuk oleh ketua ORGANISASI PGMI

c. Musyawarah bidang dihadiri oleh pengurus bidang dan dapat mengundang pribadi pengurus harian dan lainnya.

d. Musyawarah bidang sekurang – kurangnya dilakukan sekali dalam dua pekan.

C. Musyawarah Kerja

a. Musyawah kerja diselengarakan sekurang – kurangnya dalam satu kali setahun

b. Musyawarah kerja dilaksanakan oleh pengurus dan dihadiri oleh undangan lain yang ditentukan oleh pengurus dan musyawarah kerja berikutnya dihadiri oleh pengurus lenngkap dan undangan lainnya.

c. Musyawarah kerja dihadiri oleh anggota ORGANISASI PGMI dan dipimpin oleh ketua ORGANISASI PGMI atau yang ditunjuk.

d. Agenda musyawarah kerja adalah :

1) Membahas dan memahami hasil musyawarah besar

2) Menyusun dan menetapkan kebijaksanaan umum

3) Menyusun dan menetapkan program kerja.

Pasal 25

Musyawarah Istimewa

1. Musyawaah Istimewa dihadiri oleh anggota ORGANISASI PGMI yang diundang secara sah.

2. Musyawaah istimewa dipimpin oleh ketua ORGANISASI PGMI atau yang ditunjuk oleh pengurus harian.

3. Musyawarah istimewa memiliki kekuatan putusan setara dengan Mubes.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaan Rumah Tangga dilakukan oleh Mubes dengan mengacu pada hasil kerja PENASEHAT PGMI.

2. Keputusan sekuang – kurangnya disetujui oleh dua pertiga anggota Mubes yang hadir.

BAB VIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27

Tim Formatur

Tim Formatur adalah tim yang terdiri dari ketua terpilih bersama mantan pengurus membentuk dan menentukan pengurus peiode berikutnya.

Pasal 28

Aturan Tambahan

Setiap anggota dianggap telah mengetahui AD / ART ini setelah ditetapkan dan diumumkan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 29

Penutup

Hal – hal yang belum diatur dalam AD / ART ini akan ditetapkan kemudian dalam peraturan tesendiri yang tidak betentangan dengan AD / ART organisasi ORGANISASI PGMI

Ditetapkan : Duri

Pada tanggal : 11 juni 2014